“Yang akan dibenahi terlebih dahulu adalah SPPG yang sudah terdaftar tetapi sampai sekarang belum ada progres pembangunan yang jelas,” tambahnya.
Regulasi Hubungan Kerja dan Pergeseran Fokus Layanan
Selain kendala fasilitas pembuangan limbah, Harsono mengakui adanya gesekan internal di lapangan. Konflik antara yayasan pengelola dan mitra pelaksana sering kali mengganggu distribusi makanan.
Perselisihan mengenai hak dan kewajiban melibatkan jajaran ketua yayasan serta kepala SPPG lokal. Oleh sebab itu, pertikaian modal ini memaksa manajemen menghentikan produksi dapur penunjang.
Selanjutnya, BGN merespons kendala sosial tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026. Regulasi baru ini mengatur rantai komando dan tata kelola kemitraan.
“Seluruh pihak wajib menjaga hubungan kerja yang profesional dan menghindari perselisihan yang dapat menghambat operasional,” tegas Harsono.
“Banyak dapur yang tersuspensi karena konflik seperti ini,” katanya menambahkan fakta riil di daerah.
Di sisi lain, Harsono mengumumkan adanya pergeseran visi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tahun ini. Otoritas mengalihkan fokus kerja dari percepatan kuantitas menuju mutu pelayanan.
Penulis : A.L. Khakim
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
