Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen memperluas akses listrik karena manfaatnya dinilai jauh melampaui nilai investasi yang dikeluarkan. Kehadiran listrik dianggap menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Bahlil menuturkan listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga akses informasi masyarakat.
“Listrik berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan akses informasi. Karena itu negara harus hadir,” ujarnya.
Menurutnya, banyak wilayah yang secara komersial tidak menarik bagi perusahaan karena potensi keuntungan yang minim. Oleh sebab itu, pemerintah harus turun tangan melalui dukungan anggaran negara agar masyarakat di daerah terpencil tetap memperoleh layanan yang sama dengan warga di perkotaan.
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab pemerataan listrik tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada PT PLN (Persero). Sebagai operator kelistrikan nasional, PLN tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk menjalankan berbagai proyek yang secara ekonomi kurang menguntungkan.
Komitmen tersebut, kata Bahlil, tercermin dari peningkatan anggaran Program Lisdes yang terus dilakukan pemerintah. Setelah mengalokasikan sekitar Rp3,6 triliun pada 2025, pemerintah meningkatkan anggaran menjadi sekitar Rp10,3 triliun pada 2026 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di berbagai daerah.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga saat ini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum mendapatkan akses listrik secara optimal. Kondisi tersebut tidak hanya ditemukan di kawasan Indonesia timur, tetapi juga masih dijumpai di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Penulis : Hamdan A.
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
