PURWOREJO, DiengPost.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil tidak bisa semata-mata diukur dengan perhitungan untung dan rugi.
Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk tetap menghadirkan layanan dasar bagi masyarakat, meski membutuhkan biaya besar dan tidak menguntungkan secara bisnis.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menjelaskan tantangan pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) yang saat ini terus diperluas pemerintah untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum menikmati akses listrik secara memadai.
Menurutnya, terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan investasi sangat besar hanya untuk melayani puluhan kepala keluarga. Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan listrik sering kali tidak layak secara ekonomi apabila hanya dilihat dari sisi keuntungan.
“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya hampir Rp700 juta. Kalau dihitung secara bisnis tentu tidak masuk, tetapi negara tidak boleh hanya berhitung untung dan rugi,” kata Bahlil saat kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan tantangan terbesar pembangunan kelistrikan di wilayah terpencil bukan hanya jumlah pelanggan yang sedikit, tetapi juga kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Pembangunan jaringan distribusi, gardu listrik, hingga pengangkutan material kerap membutuhkan biaya jauh lebih besar dibandingkan pembangunan di kawasan perkotaan.
Penulis : Hamdan A.
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
