Ia juga menegaskan bahwa persoalan keterbatasan akses listrik tidak hanya terjadi di kawasan Indonesia timur. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan pun masih ditemukan permukiman yang belum terlayani jaringan listrik secara optimal.
“Kita sering berpikir persoalan ini hanya terjadi di Papua atau wilayah timur. Faktanya, di Jawa pun masih ada dusun-dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh,” ungkapnya.
Untuk mempercepat pemerataan akses energi, pemerintah terus meningkatkan dukungan anggaran Program Lisdes. Pada tahun 2025, pembangunan infrastruktur kelistrikan telah direalisasikan di sekitar 1.361 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun dengan anggaran mencapai Rp3,6 triliun.
Sementara itu pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp10,3 triliun untuk mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau.
Menurut Bahlil, pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak menguntungkan secara bisnis karena membutuhkan investasi besar untuk melayani jumlah pelanggan yang relatif sedikit. Namun, pemerintah tidak boleh semata-mata menggunakan pendekatan keuntungan ekonomi.
“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa listrik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain mendukung aktivitas ekonomi, keberadaan listrik juga menjadi fondasi penting bagi pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga akses informasi di era digital.
Penulis : Hamdan A.
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
