“Kami tidak menolak program yang bertujuan menyejahterakan rakyat,” ujar salah satu peserta aksi saat menyampaikan argumentasi hukumnya.
Ia mendesak pihak kementerian terkait untuk membuka transparansi data anggaran kepada publik secara berkala. Hal ini penting agar program nasional tersebut tidak sekadar menjadi alat komoditas politik kelompok tertentu.
“Namun kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan secara transparan, tepat sasaran,” tambah sang orator di tengah kerumunan massa.
Pendidikan Politik Demi Menjaga Iklim Demokrasi
Oleh karena itu, pembicara lain ikut menyinggung masalah beban berat kehidupan ekonomi yang melanda masyarakat kecil saat ini. Pemerintah pusat wajib memberikan solusi konkret terhadap lonjakan harga bahan pokok dan tingginya angka pengangguran.
Penguasa tidak boleh hanya mengandalkan tumpukan laporan formal yang bersifat normatif dari para bawahan di daerah. Aspek evaluasi langsung ke pasar tradisional menjadi kunci utama dalam merumuskan sebuah kebijakan yang pro-rakyat.
“Pemerintah harus mendengar suara masyarakat secara langsung, bukan hanya melalui laporan-laporan formal,” tegas pembicara kedua.
Meskipun membawa isu sensitif, jalannya unjuk rasa intelektual ini tetap mengedepankan prinsip dialog yang santun dan damai. Pihak koordinator lapangan memastikan bahwa gerakan ini mengemban misi suci sebagai sarana edukasi politik warga.
Penulis : M. Sidiq
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
